Meningkatkan Ketahanan Nasional Melalui Penyesuaian Batas FIR
Indonesia kembali menegaskan kedaulatan wilayah udaranya melalui implementasi penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura. Kajian mendalam terkait kebijakan ini telah dituangkan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) oleh Kolonel Nav Arif Budhiyanto, S.E., M.Han., sebagai bagian dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI tahun 2024. Penelitian ini mengupas strategi penguatan ketahanan nasional melalui pengelolaan ruang udara yang lebih optimal.
FIR merupakan ruang udara yang menjadi bagian dari layanan informasi penerbangan dan memiliki implikasi strategis bagi kedaulatan serta keamanan nasional. Selama bertahun-tahun, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna berada di bawah pengelolaan Singapura. Namun, melalui kesepakatan antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022, wilayah tersebut kini berada dalam pengawasan penuh Indonesia, sebuah langkah penting yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022.
Dalam Taskap ini, Kolonel Arif Budhiyanto menjelaskan bahwa pengambilalihan FIR bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah internasional. Dengan mengelola sendiri ruang udaranya, Indonesia dapat meningkatkan pengawasan penerbangan, memperkuat pertahanan udara, serta memperoleh manfaat ekonomi dari layanan navigasi udara yang sebelumnya menjadi hak negara lain.
Penyesuaian batas FIR juga berdampak pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Dalam kajian ini, dijelaskan bahwa negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil positif bagi kedua negara. Singapura tetap mendapatkan akses ke ruang udara yang diperlukan bagi kepentingan penerbangannya, sementara Indonesia memperoleh kontrol lebih besar atas jalur penerbangan yang melintasi wilayahnya.
Kajian ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi penyesuaian FIR, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia telah menempatkan personel di Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara Singapura (SATCC) sebagai bagian dari koordinasi sipil-militer dalam manajemen lalu lintas udara. Ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kawasan.
Dalam konteks ketahanan nasional, pengelolaan FIR yang optimal memberikan dampak signifikan terhadap aspek keamanan, ekonomi, serta politik. Dengan adanya pengawasan penuh terhadap ruang udara, Indonesia memiliki kewenangan lebih dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman dari pesawat asing yang melintas tanpa izin. Hal ini sangat penting mengingat wilayah FIR Indonesia menjadi jalur lalu lintas udara yang padat dan strategis.
Dari sisi ekonomi, kajian ini juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor penerbangan. Seluruh pesawat yang melintas di wilayah FIR Jakarta kini wajib membayar biaya layanan navigasi udara kepada Indonesia, yang sebelumnya diterima oleh otoritas Singapura. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas navigasi dan peningkatan kualitas layanan penerbangan di dalam negeri.
Selain aspek ekonomi dan keamanan, kajian ini juga menyoroti pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan FIR. Dengan adanya peraturan yang jelas dan berbasis hukum internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan FIR sesuai dengan standar yang diakui dunia. Ini juga menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi potensi sengketa udara di masa depan.
Lebih lanjut, Taskap ini membahas implikasi strategis dari penyesuaian FIR terhadap geopolitik kawasan. Dengan semakin meningkatnya persaingan global di kawasan Indo-Pasifik, penguatan kontrol atas wilayah udara dapat memberikan leverage bagi Indonesia dalam dinamika hubungan internasional. Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan stabilitas kawasan melalui kebijakan udara yang berbasis pada kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari PPRA LXVI Lemhannas RI, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dengan kajian yang berbasis akademis dan analisis strategis yang mendalam, rekomendasi dalam Taskap ini dapat dijadikan pijakan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan ruang udara Indonesia ke depan.
Lemhannas RI sebagai institusi pendidikan kebangsaan terus berkomitmen dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang memiliki wawasan strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Melalui Program Pendidikan Reguler Angkatan LXVI, peserta didorong untuk mengkaji isu-isu strategis yang memiliki dampak luas bagi Indonesia, salah satunya melalui kajian mendalam tentang implementasi batas FIR ini.
engan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyesuaian batas FIR bukan sekadar isu penerbangan, tetapi merupakan langkah strategis yang berdampak pada ketahanan nasional secara menyeluruh. Kajian ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus berupaya memperkuat kedaulatan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi negara dan rakyatnya.
