Menjaga Stabilitas IKN: Strategi Penguatan Pengamanan ALKI II yang Terintegrasi
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas wilayah perairannya. Salah satu jalur maritim strategis yang menjadi perhatian utama adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), yang memiliki peran vital dalam perdagangan internasional dan pertahanan negara. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang ditulis oleh Kolonel Laut (P) Catur Nur Ardiantoro, S.H., M.Si., dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, dikaji secara mendalam strategi penguatan pengamanan ALKI II guna menjaga stabilitas Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam Taskap yang berjudul “Penguatan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang Terintegrasi Guna Menjaga Stabilitas Ibu Kota Nusantara”, menyiratkan betapa pentingnya pengamanan ALKI II tidak terlepas dari fungsinya sebagai jalur perdagangan global dan jalur komunikasi laut internasional. ALKI II menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Sebagai jalur strategis, ALKI II menjadi target utama berbagai ancaman maritim, seperti perompakan, penyelundupan, illegal fishing, hingga potensi ancaman dari aktor negara dan non-negara.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur semakin meningkatkan urgensi pengamanan ALKI II. Sebagai pusat pemerintahan baru, stabilitas IKN sangat bergantung pada keamanan jalur perairan yang berada di sekitarnya. Dalam Taskap ini, Kolonel Laut (P) Catur Nur Ardiantoro menyoroti bahwa tanpa sistem pengamanan yang terintegrasi, IKN akan menghadapi tantangan besar dalam menjamin stabilitasnya.
Saat ini, pengamanan ALKI II dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Bakamla, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Tumpang tindih kewenangan, keterbatasan teknologi pengawasan, serta perbedaan sistem komunikasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Dalam kajiannya, penulis Taskap mengusulkan strategi Smart Defence sebagai solusi penguatan pengamanan ALKI II. Konsep ini mengedepankan pemanfaatan teknologi canggih, seperti radar maritim modern, drone pengintai, satelit pemantau, serta sistem komunikasi terintegrasi antar-lembaga. Dengan pendekatan ini, respons terhadap ancaman di ALKI II dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Selain pemanfaatan teknologi, peningkatan jumlah dan kualitas alat utama sistem senjata (alutsista) juga menjadi aspek krusial dalam strategi pengamanan. Saat ini, keterbatasan kapal patroli dan pesawat udara pengintai masih menjadi kendala dalam pengawasan ALKI II. Oleh karena itu, modernisasi alutsista harus menjadi prioritas utama dalam penguatan pengamanan jalur maritim ini.
Selain aspek teknologi dan alutsista, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam strategi pengamanan ALKI II. Program pelatihan yang berkelanjutan bagi personel TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman maritim. Pelatihan ini mencakup kemampuan teknis dalam pengoperasian alutsista modern serta simulasi penanganan ancaman di wilayah perairan strategis.
Dalam konteks regulasi, pemerintah perlu memperkuat kebijakan terkait pengamanan ALKI II dengan menyelaraskan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur penegakan hukum di laut. Harmonisasi kebijakan ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan antar-instansi dan meningkatkan efektivitas operasi pengamanan di lapangan.
Lebih lanjut, kerja sama internasional juga harus ditingkatkan dalam menghadapi ancaman transnasional di ALKI II. Sebagai jalur perdagangan global, pengamanan perairan ini tidak bisa dilakukan secara unilateral. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional, seperti International Maritime Organization (IMO), sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keamanan maritim yang lebih komprehensif.
Kesimpulannya, Taskap ini menekankan bahwa penguatan pengamanan ALKI II bukan hanya kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam menjaga stabilitas IKN dan kedaulatan Indonesia di perairan internasional. Dengan implementasi strategi yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan didukung oleh regulasi yang kuat, Indonesia dapat memastikan bahwa ALKI II tetap aman dan stabil untuk mendukung pembangunan IKN serta kepentingan nasional secara keseluruhan.
Taskap ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pengamanan maritim Indonesia di era yang semakin kompleks ini. Peran perpustakaan dalam menyediakan akses terhadap penelitian dan kajian strategis seperti ini juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemahaman yang lebih luas mengenai tantangan dan solusi dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.
