Taskap PPRA 64 Tahun 2022 tentang Isu Stategis Geo V

Pendidikan PPRA 64 Tahun 2022 memiliki perbedaan dengan pendidikan PPRA tahun-tahun sebelumnya khususnya pada Taskap. Perbedaannya terletak pada isu Taskap yang dibahas, Taskap PPRA 64 ini membahas tentang Isu Strategis Geo V, dan adapun judul-judul Taskap PPRA 64 yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan peran dan kedudukan hakim perempuan dalam penegakan hukum yang berkeadilan guna meningkatkan ketahanan nasional
2. Penguatan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai wujud demokrasi ekonomi
3. Penguatan postur TNI AL guna menangkal ancaman maritim di ibukota negara nusantara
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna membangun desa di wilayah IKN dalam mendukung IKN berkelanjutan
5. Optimalisasi lahan tidur guna memperkuat ketahanan pangan
6. Optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi
7. Peningkatan pemberdayaan potensi maritim di kepulauan natuna dalam rangka mendukung pembangunan berbasis blue economy di indonesia
8. Optimalisasi transformasi digital di sektor pertahanan guna mendukung terselenggaranya satu data indonesia
9. Penguatan pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan konsolidasi demokrasi
10. Opyimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung keamanan ibukota negara nusantara
11. Optimalisasi penyelenggaraan pemilu 2024 guna konsolidasi demokrasi dalam rangka pembangunan nasional
12. Penataan pertahanan di wilayah ibu kota nusantara (IKN) guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh
13. Optimalisasi pengamanan alur laut kepulauan Indonesia II guna mendukung keamanan laut nasional
14. Meningkatkan nilai tambah mangrove untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir
15. Joint-interagency interoperability system pengamanan laut guna mendukung pengamanan ibu kota negara nusantara
16. Pencegahan konflik sosial guna mendukung pengamanan ibukota nusantara
17. Ekstensifikasi kontribusi rempah guna meningkatkan diplomasi gastro indonesia
18. Digitalisasi UMKM guna meningkatkan perekonomian nasional
19. Implementasi kewaspadaan nasional terhadap kejahatan digital guna meningkatkan ketahanan nasional
20. Peningkatan kesadaran bela negara masyarakat untuk mendukung pertahanan ibu kota negara
21. Peningkatan pelayanan kepelabuhan perikanan dalam pembangunan kota metropolitan guna mewujudkan ekonomi biru
22. Perlindungan data/ informasi perikanan melalui teknik kriptografi guna meningkatkan daya saing industri perikanan Indonesia
23. Digitalisasi good corporate governance (GCG) BUMN guna meningkatkan perekonomian nasional
24. Penguatan sistem pengamanan konflik sosial dalam proses pembangunan IKN-Nusantara guna mewujudkan keamanan nasional
25. Pelibatan TNI dalam program citarum harum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
26. Optimalisasi implementasi ekonomi biru dalam tata kelola perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
27. Pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai (DAS) guna mewujudkan ekonomi hijau
28. Pembangunan sitem pertahanan udara yang terintegrasi dan interoperabilitas guna mendukung pertahanan ibukota negara nusantara
29. Konsolidasi demokrasi melalui optimalisasi literasi media dalam menghadapi pemilu 2024 guna meningkatkan kualitas demokrasi
30. Peningkatan kapasitas nelayan dan sarana prasarana di wilayah pesisir guna pemanfaatan potensi perikanan
31. Peningkatan pemberdayaan petani melalui pendidikan untuk menopang kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan
32. Netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi pemilu 2014 guna meningkatkan kualitas demokrasi
33. Antisipasi disharmonisasi antara masyarakat asli kabupaten penajan paser utara dan kutai kartanegara kalimantan timur dengan warga pendatang IKN Nusantara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
34. Penerapan ekonomi sirkulasi di bidang pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi hijau
35. Pelembagaan partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi
36. Peningkatan kontra radikalisasi di era digital guna menjaga keutuhan NKRI
37. Model skema CSR (corporate sosial reponsibility) pengembangan program ekonomi biru di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka mendukung ketahanan nasional
38. Optimalisasi pengelolaan karbon biru (blue carbon) untuk mitigasi dampak perubahan iklim
39. Pendampingan hukum proyek strategis guna mendukung pembangunan ekonomi hijau
40. Pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis ekonomi biru guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
41. Pembangunan ketahanan wilayah di kawasan perbatasan darat RI- Malaysia guna mendukung keberadaan IKN
42. Implementasi green economy melalui pemanfaatan energi baru terbarukan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
43. Standarisasi sistem dan teknologi peresapan air guna mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia
44. -
45. Peningkatan keamanan selat makasar guna mendukung pembangunan ibu kota negara
46. Digitalisasi pencegahan narkoba guna meningkatkan ketahanan nasional
47. Integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan formal guna meningkatkan literasi pemanasan global dan perubahan iklim gerasi muda indonesia
48. Pengamanan data dalam transformasi digital guna mendukung ketahanan nasional
49. Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024 guna mewujudkan ekonomi hijau
50. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam mewujudkan ekonomi hijau
51. Inovasi kebijakan pengelolaan sampah pesisir wisata bahari guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan
52. Konsep pengelolaan NIR-limbah pada industri pengolahan ikan guna mendukung ekonomi biru di indonesia
53. Pancasila sebagai ideologi negara guna memperkokoh konsolidasi demokrasi dalam rangka ketahanan nasional
54. Memperkokoh kebhineka tunggal ikaan di tengah dinamika entitas lokal guna mendukung keamanan di ibu kota nusantara
55. Penguatan strategi implementasi good governance dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) nusantara terhadapnya kokohnya ketahanan nasional
56. Optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024
57. Percepatan desa bergerak berbasis transformasi digital menuju indonesia bersih narkoba (bersinar) guna mewujudkan ketahanan nasional
58. Intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna meningkatkan ketahanan pangan dan energi
59. Peran perempuan sebagai pelaku guna mendukung ekonomi hijau menuju pemulihan ekonomi nasional
60. Peningkatan kesehatan laut melalui pengendalian sedimentasi laut guna menunjang produktivitas ekonomi kelautan nasional
61. Optimalisasi implementasi hukum dan peraturan untuk penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional
62. Peningkatan sumber daya manusia talenta digital guna mendukung kebijakan transformasi digital nasional
63. Optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional
64. Transformasi sistem pertahanan udara nasional dalam menangkal ancaman wilayah udara nasional guna mendukung pembangunan ibukota negara
65. Optimalisasi pencegahan penangkapan ikan yang merusak (destruktif fishing) dalam mendukung konsep ekonomi biru guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional
66. Revitalisasi ketahanan pangan guna mendukung ekonomi hijau
67. Redesain green fiskal policy sebagai katalisator sustainability development
68. Peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna keberlanjutan pembangunan ibu kota nusantara (IKN)
69. Pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir berbasis blue economy guna meningkatkan perekonomian nasional
70. Percepatan penyelesaian konflik agraria guna menjamin kesamaan hak masyarakat
71. Digitalisasi pertanian guna mendukung ketahanan nasional
72. Konsepsi interoperabilitas sistem informasi antar kementerian/lembaga pada program perlindungan sosial guna mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia
73. Optimalisasi penanggulangan Hhoaks dan hate speech di era 4.0 guna mewujudkan keamanan siber nasional
74. Pengembangan talenta digital apratur sipil negara (ASN) dalam rangka penguatan ketahanan nasional
75. Optimalisasi sinergi pengelolaan keamanan wilayah perairan guna mendukung implementasi blue economy dalam rangka mendukung keamanan nasional
76. Pembangunan pertahanan negara guna memperkokoh ketahanan ibu kota nusantara (IKN)
77. Transformasi digital bidang pertahanan guna memperkuat ketahanan nasional
78. Penguatan postur TNI AD dan wilayah pertahanan darat yang tangguh di kalimantan guna mengamankan ibu kota nusantara
79. Penguatan nasionalisme di wilayah IKN Nusantara guna memantapkan persatuan bangsa
80. Kesadaran politik perempuan dalam rangka penguatan demokrasi NKRI
81. Strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau (green economy) pada pengelolaan sumber daya hutan di provinsi papua untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
82. Transformasi digital bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
83. Peningkatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat guna mendukung pembangunan ekonomi hijau
84. Digitalisasi assessment center polri guna menguatkan ketahanan nasional
85. Penguatan kepemimpinan digital di sektor pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif
86. Peningkatan efektifitas keterlibatan pemerintah daerah dalam program tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) guna mewujudkan konsolidasi demokrasi
87. Digitalisasi pengelolaan sumber daya nasional aspek maritim guna menjaga kedaulatan negara di laut natuna utara
88. Pengamanan informasi digital terhadap konten negatif guna mewujudkan ketahanan nasional
89. Optimalisasi implementasi kebijakan penagkapan ikan terukur guna mewujudkan laut sehat indonesia sejahtera
90. Perberdayaan masyarakat pesisir guna mewujudkan ekonomi hijau
91. Optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi
92. Optimalisasi konsolidasi demokrasi guna mencegah politik identitas dalam rangka memperkokoh keutuhan NKRI
93. Optimalisasi integrasi data pada sistem pemerintahan berbasis digital guna terwujudnya informasi data tunggal
94. Pemberdayaan nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir
95. Konsolidasi partai politik sebagai pilar demokrasi guna menyiapkan pimpinan nasional yang berkualitas
96. Konsolidasi demokrasi demokrasi melalui peran partai politik dalam rangka ketahanan nasional
97. Akselerasi pengembangan kendaraan bermotor listrik guna mendukung program pembangunan rendah karbon
98. Strategi mengatasi problematika sumber daya lahan petani dalam rangka kemandirian pangan nasional
99. Pengembangan rumah restorative justice dalam rangka mendukung terwujudkan konsolidasi demokrasi pada pemilu 2024
100. Optimalisasi peran partai politik dalam rangka meningkatan partisipasi politik masyarakat

Untuk para pengguna perpustakaan Lemhannas RI bisa membaca koleksi Taskap tersebut dengan berkunjung langsung ke perpustakaan dengan alamat Lemhannas RI gedung Asta Gatra lantai 2. 

---